infrastruktur indonesia

infrastruktur indonesia

Lodzboard – Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia (BI), mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan infrastruktur negara karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk menyediakan dana yang diperlukan.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bahwa investasi swasta adalah salah satu aspek penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur karena anggaran negara (APBN) dan pendadaan perbankan tradisional tidak dapat mendukung semua proyek infrastruktur.

“Rasio infrastruktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah 43 persen. Itu masih di bawah sebagian besar negara maju dengan rata-ratay 70%,” Katanya dalam pidatonya di Peran Penting Pembiayaan Infrastruktur untuk Memajukan Diskusi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Jakarta pada hari Senin.

Dia mengatakan Indonesia telah memperkenalkan sumber-sumber lain untuk membiayai obligasi proyek kike, obligasi hijau, obligasi syariah dan produk terstruktur, seperti sekuritas yang didukung aset dan kontrak investasi kolektif untuk investasi real estate. Sekitar Rp 48,97 trilliun (US $ 3,5 miliar) dikumpulkan dengan menerbitkan instrumen keuangan tersebut pada bulan Agustus.

Destry mengatakan dia menyadari mengundang sekotr swasta untuk terlibat dalam infrastuktur yang dikembangkan semakin sulit karena meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi global.

“Investor dalam infrastuktur berharap untuk pembiayaan jangka panjang, tetapi apa yang tersedia sekarang hanya menawarkan satu tahun”, katanya, seraya menambahkan bahwa BI sedang mencari kandidat untuk menjadi pusat Central Counterparty Clearing (CPP).

Peraturan BI No. 21/2019, yang mulai berlaku pada Juni 2020, akan menetapkan bahwa CPP perlu ditetapkan sebagai perusahaan perseoran terbatas (PT) dengan modal disetor minimum 400 miliar. Peraturan tersebut juga akan membatasi kepemilikan asing dalam PKC pada 49 persen.

Pembentukan CPP, yang merupakan bagian dari pernyataan pemimpin kelompok 20 dari KTT 2009 dan 2010, diperlukan untuk membantu mengurangi resiko transaksi, CCP akan membantu meningkatkan likuiditas di antara para pemain pasar keuangan dan membantu memacu pasar derivatif domestik bagi para pemain yang sebelumnya harus pergi ke pasar luar negri untuk mencari produk-produk derivatif.

Baca Juga : Bagaimana Menetapkan Gaji Karyawan Bagi Pengusaha Baru 

Badan Perencanaan Pebangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan bahwa negara tersebut membutuhkan $ 429,7 miliar, setara dengan 6,1 persen dari PDB, senilai investasi dalam infrastruktur antara tahun 2020 dan 2024.

“Daripada BUMN yang menjadi solusinya, kami ingin melihatnya menjadi fasilitator yang akan mempertemukan investor swasta,” katanya.

Dia menyarankan agar Indonesia dapat memulai dengan memberikan proyek infrastruktur beresiko rendah kepada perusahaan sekotri swasta dan baik negara maupun BUMN dapat menangani proyek yang lebih beresiko karena sektor swasta akan membebankan lebih banyak untuk mereka.

Sementara itu, wakil asisten Kementrian BUMN, Lily Chairiah, mengatakan kementrian telah meningkatkan target investasi infrastruktur untuk tahun 2020 dan 2024 menjadi 6,455 triliun dari Rp. 1 triliun, meningkatkan pembiayaan swasta dari 31 persen menjadi 42 persen sementara hanya bertujuan untuk menyediakan 27 persen dari anggaran negara.